Bandung, 23 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Sekretariat Daerah menyelenggarakan Workshop Persiapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026 untuk LPPD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 22–25 September 2025 di Best Western Premier La Grande Hotel, Bandung, dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber utama.
Workshop ini bertujuan memberikan pemahaman teknis sekaligus penguatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, yang merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat.
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut turut berpartisipasi aktif pada kegiatan ini. Hadir mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Ibu Yustina, SKM., M.Ling., bersama Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ibu Yuliani Astuti, SE. Kehadiran jajaran Disnakerind ini menegaskan komitmen perangkat daerah untuk menyajikan data kinerja yang valid, akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas laporan LPPD Kabupaten Tanah Laut.
Dalam paparannya, narasumber dari Kemendagri menekankan pentingnya analisis dan interpretasi data LPPD Tahun 2023–2024 Kabupaten Tanah Laut, termasuk evaluasi capaian kinerja makro daerah, urusan pemerintahan wajib, hingga indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:
- Capaian kinerja makro Tanah Laut tahun 2024 menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,44 poin dan penurunan angka pengangguran sebesar 0,15 poin, meskipun angka kemiskinan masih meningkat tipis.
- Sektor pendidikan mengalami perkembangan positif pada jenjang PAUD dan SMP, namun sedikit penurunan pada jenjang pendidikan dasar.
- Urusan kesehatan mengalami tantangan, khususnya penurunan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir.
- Sektor industri pengolahan dan UMKM menunjukkan pertumbuhan signifikan, berkontribusi pada perekonomian daerah.
- Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terbaru menempatkan Kabupaten Tanah Laut pada peringkat 137 dari 414 kabupaten di Indonesia dengan status kinerja “Sedang”
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan data kinerja, sehingga LPPD yang disusun tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga cerminan nyata capaian pembangunan daerah.
Workshop ini juga menekankan bahwa hasil evaluasi LPPD akan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja pemerintah daerah, bahkan berpengaruh pada pemberian insentif dan penghargaan dari pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan